Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

 

Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah dan Masyarakat di Daerah, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Daerah, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, serta pelayanan publik dan kegiatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 3 Kepala Seksi yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

  Seksi Hubungan Masyarakat dan Media Massa

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan terkait layanan hubungan masyarakat dan media. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Hubungan Masyarakat dan Media Massa mempunyai fungsi :

  1. Pengelolaan hubungan dengan media (media relations);
  2. Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Daerah;
  3. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah
 

Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan terkait Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah dan Masyarakat di Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik mempunyai fungsi :

  1. Menyelenggarakan layanan Pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
  2. Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Publik;
  3. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
  4. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City;
  5. Menyelenggarakan Layanan implementasi e-Government dan Smart City;
  6. Promosi pemanfaatan layanan Smart City di Daerah;
  7. Layanan, pengawasan dan pengendalian ekosistem TIK.
  Seksi Layanan Tata Kelola E-Government

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan terkait Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO), penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di Daerah. Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, serta pelayanan publik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai fungsi :

  1. Menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Daerah;
  2. Menyelenggarakan Layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
  3. Menyelenggarakan Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Daerah;
  4. Menyelenggarakan Layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City);
  5. Menyelenggarakan Layanan Sistem Informasi Smart City;
  6. Menyelenggarakan Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
  7. Menyelenggarakan Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City;
  8. Menyelenggarakan Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan;
  9. Menyelenggarakan Pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  10. Menyelenggarakan Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah;
  11. Menyelenggarakan Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website;
  12. Menetapkan dan mengubah nama pejabat domain;
  13. Menetapkan mengubah nama domain dan sub domain;
  14. Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain.