Cisarua – Kabupaten Bogor berkesempatan menjadi tuan rumah Rapat Forum ke II Asisten Pemerintahan Kabupaten/Kota se Jawa Barat, di Hotel Seruni Kecamatan Cisarua, senin (24/6). Dalam acara tersebut hadir seluruh perwakilan Asisten dari Kabupaten/Kota dan Provinsi Jabar, serta Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin.
Dalam sambutannya, Burhan mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Jabar Atas dipercayanya Kabupaten Bogor untuk menjadi tuan rumah pada penyelenggaran forum yang diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut ini.
“Selamat datang di Kabupaten Bogor ini, kita harapkan forum ini berjalan kondusif dan menghasilkan gagasan-gagasan yang baru, inovatif dan perspektif dalam rencana pembangunan daerah, terutama sejalan dengan pembangunan di Jawa Barat” ucap Burhanudin
Mantan Asisten Pemkes Kabupaten Bogor ini menambahkan, dalam forum ini diharapkan secara khusus mampu menjadi jawaban atas berbagai persoalan strategis yang menjadi tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Asisten Pemerintahan, disamping agenda lainnya yang berkaitan dengan pembangunan dan pemerintahan daerah.
“Pembentukan DOB (Daerah Otonom Baru), permasalahan pemerintahan desa, pertanahan, batas wilayah serta kerjasama Sister City, ini merupakan persoalan yang secara khusus menjadi tanggung jawab lingkup Asisten Pemerintahan. Tugas kita bersama adalah bagaimana melalui forum ini, mampu melahirkan program-program penajaman serta monitoring terhadap penyelesaian persoalan-persoalan tersebut dan dalam pelaksanaannya berlangsung kondusif tanpa hambatan yang berarti” terang Burhan
Sementara itu, terkait LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), Burhan menjelaskan sesuai dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka asisten daerah dan jajarannya harus cermat dalam mengerjakan (LPPD) dengan memberikan penekanan pada aspek akurasi data.
“Dalam penyusunan LPPD ini para asisten daerah tentunya harus melaporkannya sesuai realita yang ada dan akurat sesuai capaian indikator masing-masing progam kerja pemerintah daerahnya. LPPD ini juga jadi dasar dari revisi program-program pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah yang diintegrasikan dengan visi, misi an tantangan pemerintahan daerah yang paling aktual,” jelas Burhan. (OCKY)
