Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kembali menegaskan dalam Program Registrasi Ulang Kartu Prabayar yang sedang lagi ramai diperbincangkan masyarakat tidak ada kebocoran data.
“Dalam proses registrasi prabayar orang bilang ada kebocoran data di Kominfo. Apa yang bocor? Sementara data di Kominfo sendiri tidak ada sama sekali (tidak disimpan, red). Mekanisme data prabayar yang registrasikan NIK dan KK kepada operator kemudian disampaikan kepada Dukcapil, disana akan dicek apa benar atau tidak data tersebut,” tegasnya dalam Diskusi Publik tentang Perlindungan Data Pribadi di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (13/03/2018).
Menteri Kominfo yakin tidak ada operator yang berani memanfaatkan data pelanggan prabayar untuk hal yang dilarang dalam peraturan. “Hal ini dikarenakan operator telah menerapkan standar ISO 27001 untuk mengelola data pelanggannya,” jelasnya.
Menteri Rudiantara bahkan menegaskan tuduhan yang mengatakan pemerintah membocorkan data pelanggan seluler yang melakukan registrasi kartu SIM prabayar tidak benar. Data-data kependudukan hanya ada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga yang berwenang.
“Kominfo tidak pernah memegang data masyarakat. Operator telekomunikasi pun tak menghimpun data NIK dan KK, melainkan hanya mendapat informasi dari Dukcapil terkait validitas identitas pelanggan kartu SIM prabayar,” katanya.
Atas kicauan dari salah satu akun di media sosial, pagi tadi Menteri Rudiantara melalui akun Twitter personalnya @Rudiantara_id membalas kicauan tersebut. “Slmt pagi. Tweet @PartaiHulk ini mengandung fitnah yg sangat keji & tidak berdasar. Yg disampaikan ybs tidak benar dan dapat diduga sbg perbuatan yg dilarang UU ITE. Mari selalu tabayyun, hindari fitnah berjamaah. Jangan sampai fitnah/hoax banyak disebar di medsos. Salam, ra,” ia menuliskan.
