Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan keberpihakan pemerintah terhadap ekosistem teknologi informasi dan komunikasi nasional. Dalam hal layanan over the top (OTT), menurutnya ditunjukkan dengan adanya kebijakan afirmatif mendorong perkembangan OTT lokal.
“Kita bicara regulasi OTT yang berkeadilan, kita tuntut orang, kita sendiri bagaimana? Siapa yang pakai WhatsApp? Siapa yang pakai messenger lokal? Saya sendiri memakai messenger “PeSankita” untuk menjawab pertanyaan wartawan. Ini merupakan affirmative policy saya terhadap produk nasional,” ujarnya dalam Seminar Nasional Sekar Telkom “Mendorong Regulasi OTT yang Berkeadilan” di Gedung Sapta Pesona Jakarta, Kamis (22/3/2018).
Ketika pertanyaan retoris itu diajukan Menteri Rudiantara, hampir sebagian besar peserta seminar mengangkat tangan ketika ia menyebutkan nama aplikasi messengger luar negeri. Sementara ketika menyebutkan nama aplikasi messengger nasional, yang tunjuk tangan bisa dihitung jari.
Menteri Kominfo menjelaskan beragam kebijakan afirmatif yang sudah diterapkan lembaga yang dipimpinnya. “Kebijakan afirmatif untuk akses telekomunikasi dengan fasilitasi percepatan teknologi 4G, pembangunan backbone seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia melalui Program Palapa Ring,” jelasnya.
Namun menurut Menteri Rudiantara, keberpihakan tidak cukup untuk mengembangkan ekosistem TIK di Indonesia, oleh karena itu diperlukan pendekatan fasilitasi dan akselerasi. Pemerintah menurutnya mendorong kelahiran entrepreneur digital melalui Gerakan 1000 Start-up Digital.
“Kita punya program 1000 Start-up Digital, di mana targetmya pada tahun 2020 akan lahir 1000 perusahaan start-up. Saat ini kita sudah memiliki 4 OTT lokal yang sudah menjadi unicorn. Saya yakin pada akhir 2019 nanti kita punya lebih dari 5 unicorn. Ada banyak start-up yang bagus, tapi investor tidak tahu. Kominfo melalui program NextIcorn (Next Indonesia Unicorn, red.) memfasilitasi antara strart-up dengan investor dalam dan luar negeri,” ungkapnya.
Menteri Kominfo menjelaskan pemerintah sedang menyiapkan regulasi untuk OTT, termasuk dalam hal perpajakan. “Kita sedang siapkan regulasinya. Google bayar pajak tapi yang pasang iklan di Google juga harus bayar, ad-sense. Ini akan jadi sistem tata perpajakan yang baik,”jelasnya.
Menurut Menteri Rudiantara keberhasilan Indonesia untuk membuat google membayar pajak. “Tidak lebih dari 10 negara di dunia yang berhasil bikin Google bayar pajak. Ini usaha saya berdua dengan Bu Sri Mulyani, kita beresin sama-sama. Agar kita punya keyakinan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar,” tegasnya. (VE/VY)
