CIBINONG - Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Nono Sampono menjelaskan, kesadaran kita masih kurang akan poros maritime, orang masih asik bermain di darat, mereka lupa kita punya laut. Hal ini dikatakannya saat berdialog secara langsung pada program Bogor Bicara Radio Tegar Beriman (Teman) 95.3 Fm, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Selasa (2/11).

“Di darat memang lebih mudah tapi kan daratan terbatas, sementara di dalam laut ada ikan, ada minyak ada emas, tinggal bagaimana kita menglolanya dengan baik. Kemudian di bidang jasa, hampir 70 persen transportasi antar benua dilakukan di laut. Dan hampir semua transportasi yang ada di laut kita didominasi kapal berbendera asing,” tegasnya.

Nono menambahkan, laut secara hukum dan fisik harus kita kuasai, karena laut ini setelah kita kuasai akan dapat dikelola dengan baik. Saya menyarankan kepada presiden untuk membangun sistem keamanan laut yang sangat kuat salah satunya coast guard yang dapat menjaga laut kita. Selama ini ada tumpang tindih kewenangan di laut kita, maka jadikan satu saja agar tidak terjadi lagi seperti sekarang ini.

“Kalau kita beradayakan laut pendapatan kita semakin besar jika pendapatan besar kesejahteraan akan tercapai. Kontribusi dari pengelolaan laut kita masih kecil, kita masih kalah dengan negara Jepang dan China sementara kita adalah negara kepulauan. Kita bisa lebih sejahtera dari sekarang jika laut kita dijaga dan dikelola dengan baik. Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah maraknya pencurian di laut kita dan arus pembangunan di laut kita sangat kecil,” tambahnya.

Saat ini, lanjut Nono, beberapa daerah provinsi berbasis kepulauan kita bermasalah. kami dari DPD berjuang ingin adanya undang-undang kepulauan contohnya untuk daerah Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, dan yang lainnya. Ini harus jadi catatan penting, kita berharap pemerintah dalam hal ini sama-sama membahas untuk mengejar ketertinggalan daerah kepulauan dari daerah berbasis pulau besar.

“Maluku misalnya, mendapat APBN sekitar Rp.2,6 triliun, itu sangat kecil jika dibiarkan maka akan sulit mengejar ketertinggalan. Manakala anggaran bisa dilebihkan, kita minta provinsi kepulauan ada perlakuan khusus. Sekarang ini masanya otonomi daerah dimana daerah diberikan kewenangan mengurus daerahnya sendiri. Tanpa ada dukungan undang-undang agak sulit membuat daerah tertinggal keluar dari ketertinggalannya,” terangnya.

Khusus pendidikan kita harus membangun perguruan tinggi berbasis kemaritiman khusnya di daerah timur. Tujuannya menghilangkan ketimpangan antara barat dan timur, antara daerah kepulauan dan daerah pulau besar. Dengan kita berjaya di laut kita akan menguasai kawasan ASEAN dan Asia Pasifik.(RIDO/MEY/DISKOMINFO)