CIBINONG-Dalam rangka melaksanakan kegiatan Sinergi Percepatan Pembangunan Di Kawasan Perbatasan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengundang menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) dan 13 kepala daerah pada acara Borderline Economic Summit (BES) di Gunung Geulis Bogor pada 12 Desember 2019, untuk membahas delapan fokus pembangunan regional lintas wilayah perbatasan perbatasan di Kabupaten Bogor. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor, Dace Supriadi menjelaskan, Borderline Economic Summit (BES) merupakan pengembangan dari Bogor Economic Summit, yang sekarang menjadi Borderline Economic Summit (BES) sesuai arahan Bupati Bogor Ade Yasin. “Borderline Economic Summit (BES) diinisiasi oleh Pemkab Bogor untuk memecahkan permasalahan di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor dengan 10 daerah lain di tiga provinsi. Sampai saat ini 80 persen sudah ok, persiapan sudah kita siapkan terutama dari aspek teknis,” jelasnya. Menurutnya, jajaran Kabinet Indonesia Maju yang diundang antara lain Kepala BAPPENAS, Kepala BKPM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perhubungan, dan Menteri PUPR. Sedangkan 13 kepala daerah yang diundang yaitu terdiri dari tiga gubernur dan 10 wali kota dan bupati. Mereka adalah Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, kemudian Wali Kota Bogor, Wali Kota Depok, Wali Kota Tangerang Selatan, Wali Kota Bekasi, Bupati Tangerang, Bupati Cianjur, Bupati Sukabumi, Bupati Purwakarta, Bupati Karawang dan Bupati Lebak. “Pertemuan ini tentu jadi solusi menyelesaikan beragam masalah yang ada di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota tersebut. Permasalahan yang perlu sinergi dari kedua belas daerah adalah persoalan transportasi, kesehatan, pendidikan, sampah, kemacetan hingga penanganan masalah sosial. Hal tersebut dapat diatasi dengan memperkuat kerja sama ekonomi antara 12 Kota dan Kabupaten tersebut dengan tujuan merancang program serta evaluasi kegiatan dalam bidang pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, pariwisata, sehingga investasi dapat hadir di 12 Kabupaten maupun kota yang termasuk Borderline Economic Summit (BES),” Dace memaparkan. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, BES sengaja digelar sebagai upaya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. Agar akselerasi pembangunan infrastruktur dan laju percepatan ekonomi di daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bogor bisa cepat tumbuh. “Akan ada delapan isu strategis yang akan dibahas pada forum BES ini, yaitu pembangunan Jalur Poros Timur Tengah (PTT) atau Jalur Puncak Dua, pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada impul LRT, pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada simpul Kereta Api, pembangunan Jalan Khusus Tambang, pengembangan Twin Geopark Pongkor-Ciletuh, penanganan Das Kali Bekasi, penghubung Tol Cimanggis-Cibitung, serta pengendalian banjir di Kawasan Hulu,” terangnya. Lanjut Syarifah, BES menjadi sarana membentuk kekuatan yang lebih besar yang berasal dari masing – masing daerah untuk dapat disinergikan menghadapi ancaman lingkungan/permasalahan yang rumit. Kesempatan berbagi pengetahuan (knowledge), keterampilan bahkan informasi untuk dapat mencapai kemajuan yang lebih baik; Meningkatkan daya saing dan nilai jual dari masing – masing daerah. Serta memperkecil bahkan mencegah terjadinya konflik. “Kami berharap dengan sinergitas dan kolaborasi yang dikemas melalui BES. Dapat mendorong terwujudnya hubungan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan. Khususnya pada bidang ekonomi, sosial, infrastruktur dan sebagainya. Sehingga Borderline Economic Summit ini sebagai media promosi peluang dan potensi investasi bersama Kota & Kabupaten kepada Investor,” tukasnya. (Dewi/Diskominfo Kabupaten Bogor)