CIBINONG- Bupati Bogor Ade Yasin, pimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan seluruh kepala dinas dan camat Se-Kabupaten Bogor, diruang Rapat Bupati Bogor, Selasa (17/12). Ia meminta agar seluruh pengelola PPID, mulai dari PPID pembina, utama hingga PPID pembantu di seluruh PD dan Kecamatan untuk bersinergi dan respon cepat dalam memberikan pelayanan informasi kepada para pemohon dan masyarakat. "Keberadaan PPID sangat penting, terlebih diera industri 4.0 informasi mengalir deras dengan cepat. Saat ini informasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk itu kita harus respon cepat dalam memenuhi berbagai permintaan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Kami minta seluruh PPID lingkup Pemkab Bogor untuk bersinergi mengelola keterbukaan informasi publik dengan optimal," tegas Ade. Menurutnya, Ia selaku Pembina PPID lingkup Pemkab Bogor. Berkewajiban untuk gencar memberikan pembinaan terhadap PPID Utama dan Pembantu. Guna meningkatkan peran dan fungsi PPID, tidak hanya mengelola dan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Juga sebagai ujung tombak dalam membranding program kegiatan Pemkab Bogor kepada seluruh masyarakat. "Kanal-kanal yang sudah ada mulai dari Laras Online, SITEGAR, Lapor, website dan Media Sosial milik PD dan Kecamatan. Harus terintegrasi dengan PPID, untuk menyajikan informasi lengkap, utuh dan dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya untuk meninghindari terjadinya sengketa informasi, akibat infomasi yang disampaikan tidak utuh. Itulah kenapa peran PPID sangat penting," ungkap orang nomor satu dibumi tegar beriman yang akrab disapa Ade. Ditempat yang sama, Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi, Sekretariat Jendral Kemendagri, Handayani Ningrum menegaskan, PPID memiliki peran fungsi yang penting dalam memberikan pelayanan informasi yang maksimal kepada masyarakat. Terlebih penduduk di Kabupaten Bogor sangat besar dan heterogen, ini berdampak meningkatnya pemohon informasi baik manual maupun digital. Untuk itu berbagai kanal yang dimiliki Pemkab Bogor, harus terintegrasi dengan PPID. Karena baik buruknya Kepala Daerah ditentukan oleh PPID seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan Se-Kabupaten Bogor. Begitu sebaliknya baik buruknya Kemendagri ditentukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini PPID diseluruh daerah. "PPID itu bukan hanya tugas Diskominfo, tetapi tugas kita bersma. Kita harus kelola PPID dengan sebaik-baiknya, karena rapor merahnya Kepala Daerah (Pembina PPID) bergantung pada peranan dari seluruh PPID yang ada dibawahnya. Secanggih apapun kanal yang ada tanpa dikelola PPID tidak akan berarti," imbuhnya. PLT Kadiskominfo Kabupaten Bogor, Kardenal menuturkan, semua publik atau masyarakat berhak mendapatkan informasi. Terlebih diera keterbukaan informasi seperti saat ini. Bahkan jumlah pemohon informasi terus mengalami peningkatan, baik dari masyarakat, LSM, lembaga dan lainnya. Untuk itu dibutuhkan penanganan yang cepat, tepat dan efisien oleh PPID dalam memberikan, dan menyajikan informasi utuh kepada masyarakat. Guna mendukung terwujudnya Karsa Bogor Cerdas dengan masyarakat yang cerdas. "Dibutuhkan kolaborasi oleh seluruh PPID tingkat Dinas dan Kecamatan. Untuk menyajikan data dan informasi yang utuh dan akurat. Guna meminimalisir terjadinya sengketa informasi atau rapot merah, yang dapat merugikan seluruh pihak Pemkab Bogor," Kardenal memaparkan. Kardenal mengaku bangga dan apresiasi, terhadap dukungan Bupati Bogor Ade Yasin, dalam mendorong peningkatan kualitas PPID di Kabupaten Bogor. "Dukungan ini tentu menjadi motivasi kami bersama seluruh PPID untuk bekerja lebih baik, dalam hal optimalisasi peningkatan Keterbukaan Informasi Publik melalui kanal PPID, tutupnya. (Dewi/Rido/Diskominfo Kabupaten Bogor)