Bandung- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menandatangi kerjasama dengan Pemerintah Kota(Pemkot) Bandung dalam rangka implementasi aplikasi Smart City dan e-Government yang diprakasai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kesempatan tersebut Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti secara langsung menandatangani dengan Walikota Bandung, Ridwan Kamil dalam acara penandatanganan kerjasama tersebut yang bertempat di Pendopo Walikota Bandung, Kota Bandung pada Rabu, (1/11). Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa Kota Bandung dengan program Smart Citynya patut di contoh oleh Kota yang lain. "Disini kita mengajak Bupati dan Walikota se-Jawa Barat serta perwakilan dari Banten dan NTB untuk mereplikasi, menduplikasi aplikasi berjalan di kota Bandung,” katanya. Pihak KPK menyatakan dukungan terhadap 3 aplikasi yang digagas oleh Kota Bandung, yakni Smart City, e-Goverment, dan e-Planning. KPK sangat mendukung adanya e-Government agar sistem perizinan, budgeting, penyerahan barang dan jasa, bantuan sosial bisa lebih transparan dan lebih efektif. Selain itu dengan e-Planning dapat membantu menghemat pengeluaran masing-masing daerah. “Semenjak ada aplikasi e-Planning dapat menghemat 1 triliun. Itu tindakan pencegahan yang luar biasa. Kami akan bawa aplikasi-aplikasi ini kepada kota dan kabupaten se-Indonesia,” tuturnya. Laode juga memastikan KPK akan sangat terbuka bagi setiap daerah yang ingin menjalin komunikasi untuk bersama melakukan pencegahan korupsi. "Kami berharap ini menjadi awal untuk pencegahan bersama. Sekarang baru tiga provinsi, 30 kota/kabupaten. Semoga replikasi tiga aplikasi ini bisa lebih banyak lagi dilakukan oleh daerah lain," ujarnya. Sementara itu, Bupati Bogor mengatakan maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman antar aparatur Pemerintah, menciptakan sinergritas penyelenggaraan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki masing masing daerah dan untuk mengoptimalkan sumberdaya guna percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. "ruang lingkup kesepakatan bersama ini pengembangan smart city dan e-government dan bidang bidang lain yang disepakati bersama, "katanya. Nurhayanti juga menambahkan seluruh sistem atau aplikasi yang ada di Pemerintah Kota Bandung bisa di implementasikan di Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor dengan penyesuaian daerah masing- masing.(Andi/Diskominfo Kab Bogor)