CIGOMBONG - Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimanifestasikan melalui sistem birokrasi yang profesional, hal itu dikatakan Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan saat memberikan arahan pada acara Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkup Pemerintah Kabupaten Bogor yang dilaksanakan di Lido Lake Resort Hotel, Kecamatan Cigombong, Rabu (26/2/2020). “Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimanifestasikan melalui sistem birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari unsur koruptif serta mampu melayani publik, netral, sejahtera dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara,” kata Iwan. Iwan pun menegaskan, tujuan birokrasi pemerintah adalah melayani masyarakat dan stakehokder dengan baik. “Kita harus tahu tujuan birokrasi pemerintah adalah melayani masyarakat dan stakeholder dengan baik, oleh sebab itu birokrasi terus berupaya meningkatkan kualitas dengan cara memudahkan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dab mencegah dari adanya tindak korupsi, kokusi dan nepotisme,” tegasnya. Lebih lanjut Iwan menambahkan, sebagai seorang pemimpin harus mempunyai power, follower dan konsep. “Kita sebagai seorang pemimpin harus mempunyai power, follower dan konsep, tiga hal ini saling berkaitan erat. Sebagai contoh Ketika saya dan ibu bupati mempunyai program, bapa ibu disini sebagai follower sebisa mungkin harus mengikuti, tapi dalam hal yang benar tentunya. Jangan sampai ketika saya dan ibu bupati ke kenan, bapa dan ibu malah ke kiri atau yang repot tidak kemana-mana, intinya kita semua harus saling menyatu dan kompak untuk membangun Kabupaten Bogor,” pungkasnya. Acara Bimtek Peningkatan Kapasitas Kepala Perangkat Daerah yang diikuti oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Bogor dimulai dengan kegiatan Ice Breaking, Motivasi Kokaborasi pelaksanaan RB oleh Dr. Dwi Purnomo, kemudian dilanjutkan materi tentang Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB dan materi Percepatan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Dalam Negeri. (Derima / Parma / Humas Diskominfo Kab. Bogor)