Wujudkan Good Governance, Silaki Keramas dan E-SPPD Hadir Ditengah Gempuran Teknologi Digitalisasi
CIBINONG- Untuk mendukung terwujudnya good governance berbasis teknologi digital Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor lakukan inovasi baru melalui aksi perubahan yakni pengelolaan keuangan negara berbasis digital melalui Sistem Pengelolaan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Elektronik (E- SPPD) dan Sistem Pengelolaan dan Pengendalian Kinerja Pegawai non ASN melalui aplikasi SILAKI KERAMAS (Sistem Informasi Laporan Kinerja Seksi Ketentraman Masyarakat).
Di tengah gempuran teknologi digital inovatif dan pengembangan teknologi digital sangat penting dalam rangka mendukung terwujudnya world class birokrasi pada setiap instansi pemerintahan, diperlukan sosok pemimpin pejabat yang memiliki kompetensi kepemimpinan kolaboratif, strategis, kinerja, atau pelayanan dalam peningkatan kinerja unit organisasinya.
Perlu diketahui aplikasi SILAKI KERAMAS (Sistem Informasi Laporan Kinerja Seksi Ketentraman Masyarakat) merupakan inovasi baru yang dilakukan oleh Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Jamhuri bertujuan untuk mengoptimalkan pengendalian kinerja pegawai non ASN di lingkungan Seksi Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bogor.
"Hal yang melatarbelakangi pembuatan aplikasi ini adalah ketika saya masuk ke Satpol PP Kabupaten Bogor itu memang belum ada instrumen atau tools yang memang untuk mengendalikan atau mengawasi dan memonitoring para anggota pegawai non ASN" tutur Cecep Jamhuri melalui siaran Radio Tegar Beriman 95,3 FM, Jumat (27/10/23).
Menurutnya, pemberlakuan aplikasi SILAKI KERAMAS juga untuk memudahkan para atasan mengawasi kehadiran pegawai dan mengetahui segala aktivitas harian.
"SILAKI KERAMAS juga sebagai salah satu solusi dari pengendalian kinerja pegawai non ASN," jelas Cecep.
Selanjutnya, optimalisasi pengelolaan keuangan negara berbasis digital juga dilakukan oleh Kasubag Keuangan Diskominfo Kabupaten Bogor, Elis Halimawati melalui Sistem Pengelolaan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Elektronik (E- SPPD) di Diskominfo Kabupaten Bogor.
Katanya, aplikasi tersebut bertujuan untuk mencapai penatausahaan keuangan yang baik dan efisien dengan pengoptimalan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan.
"Ini saya lakukan untuk menjawab tantangan dan menangani permasalahan terkait adanya isu atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan itu dibutuhkan pengelolaan data dan informasi perjalanan dinas yang terintegrasi serta terverifikasi," pungkas Elis Halimawati. (Tim Komunikasi Publik/Diskominfo Kabupaten Bogor)
Perlu diketahui aplikasi SILAKI KERAMAS (Sistem Informasi Laporan Kinerja Seksi Ketentraman Masyarakat) merupakan inovasi baru yang dilakukan oleh Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Jamhuri bertujuan untuk mengoptimalkan pengendalian kinerja pegawai non ASN di lingkungan Seksi Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Bogor.
"Hal yang melatarbelakangi pembuatan aplikasi ini adalah ketika saya masuk ke Satpol PP Kabupaten Bogor itu memang belum ada instrumen atau tools yang memang untuk mengendalikan atau mengawasi dan memonitoring para anggota pegawai non ASN" tutur Cecep Jamhuri melalui siaran Radio Tegar Beriman 95,3 FM, Jumat (27/10/23).
Menurutnya, pemberlakuan aplikasi SILAKI KERAMAS juga untuk memudahkan para atasan mengawasi kehadiran pegawai dan mengetahui segala aktivitas harian.
"SILAKI KERAMAS juga sebagai salah satu solusi dari pengendalian kinerja pegawai non ASN," jelas Cecep.
Selanjutnya, optimalisasi pengelolaan keuangan negara berbasis digital juga dilakukan oleh Kasubag Keuangan Diskominfo Kabupaten Bogor, Elis Halimawati melalui Sistem Pengelolaan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Elektronik (E- SPPD) di Diskominfo Kabupaten Bogor.
Katanya, aplikasi tersebut bertujuan untuk mencapai penatausahaan keuangan yang baik dan efisien dengan pengoptimalan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan.
"Ini saya lakukan untuk menjawab tantangan dan menangani permasalahan terkait adanya isu atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan itu dibutuhkan pengelolaan data dan informasi perjalanan dinas yang terintegrasi serta terverifikasi," pungkas Elis Halimawati. (Tim Komunikasi Publik/Diskominfo Kabupaten Bogor)