Jakarta, Kominfo- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli kembali menegaskan bahwa tidak ada kebocoran data dalam proses registrasi kartu prabayar. “Tidak ada kebocoran data, juga isu penjualan data ke negara asing, semuanya tidak benar. Pak Menteri (red:Menteri Kominfo) juga telah membantah soal penjualan data ke negara asing melalui twitter. Data registrasi ini tidak bisa diutak atik, database nya ada di Kemendagri, operator hanya melakukan validasi,” jelas nya dalam Forum Merdeka Barat 9 “Registrasi Data Kartu Telepon: Aman dan Terjamin” di Ruang Serba Guna Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (14/3/2018).
Dirjen Ramli mengakui yang terjadi di lapangan adalah penyalahgunaan NIK dan KK, namun bukan kebocoran database. “Kementerian Dalam Negeri mempunyai standar yang ketat dan pihak operator juga wajib memiliki ISO 27001. Kata-kata kebocoran data terlalu tendensius, karena yang terjadi adalah penyalahgunaan data untuk registrasi,” tuturnya.
Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh juga menepis isu terkait kebocoran data. Data kependudukan pelanggan yang melakukan registrasi terlindungi dengan baik dan pengamanannya dilakukan secara ketat melalui saluran khusus jaringan Virtual Private Network host to host untuk memonitor akses data.
“Saya ambil hikmah positif dari pemberitaan kebocoran data ini, membuat kami menjadi hati-hati. Data di cek setiap saat, dan ada 3 (tiga) kali proses pemindaian sidik jari. Dukcapil gunakan sistem host to host melalui VPN. Kami juga menepis isu adanya jual data, data yang digunakan dalam proses registrasi ini hanya NIK dan KK, jika data sesuai maka registrasi valid,” ungkapnya. (VE)
