Cibinong – Staff Ahli Bupati Bidang Administrasi dan Keuangan Kabupaten Bogor Dadi Gumilar secara resmi membuka forum perangkat daerah tahun 2018 dengan tema “Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur dan daya saing ekonomi berbasis potensi wilayah” yang dihadiri Kasubdit Tata Kelola Komunikasi Publik Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Helmi Hafid, Sekertaris Dinas Kominfo Jabar Asep Sukmana, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Kardenal, perwakilan SKPD, Kecamatan, DPRD dan pemangku kepentingan lainnya bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, pada Rabu (7/2).
Dalam sambutannya, Dadi menyampaikan bahwa penyelenggaraan forum perangkat daerah dimaksudkan sebagai sarana sinkronisasi perumusan program dan kegiatan perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah dimana tahapan tersebut harus ditempuh guna memastikan penyempurnaan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah yang telah disusun sebelumnya.
“forum ini dimaksudkan untuk menajamkan usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun 2019, baik yang dihasilkan dari musrembang RKPD Kabupaten di Kecamatan, maupun dari penyampaian pokok – pokok pikiran DPRD,” ungkapnya.
Sementara itu, Dadi menjelaskan acuan perencanaan sektoral Kabupaten Bogor untuk tingkat perencanaan nasional tahun 2019 masih diarahkan dalam rangka melaksanakan nawacita, sedangkan untuk perencanaan Provinsi Jabar wajib mengacu pada rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Jabar tahun 2018 – 2023 yang saat ini tengah disusun.
“saya minta kepada seluruh perangkat daerah untuk senantiasa berkonsultasi dengan perangkat daerah terkait di tingkat Provinsi Jabar agar perencanaan sektoral ini dapat terintegrasi dengan baik di Kabupaten Bogor,” tegasnya.
Sisi lain, sejalan dengan amanat peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Dadi mengingatkan agar masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan dan mengawal aspirasinya terkait Kebijakan Daerah yang akan mengatur dan membebaninya.
“saya tegaskan kembali agar usulan seluruh pemangku kepentingan yang benar – Benar prioritas dilaksanakan pada tahun 2019 dapat diakomodir dalam renja perangkat daerah, sesuai dengan kemampuan daerah dan pagu indikatif yang telah ditentukan untuk perangkat daerah,” jelasnya. (Agung / Diskominfo Kab. Bogor)
