Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Dengan demikian maka perlu dilakukan penataan terhadap susunan dan tugas dinas di daerah dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian, serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia (SDM) di Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan 31 Desember 2019, tercatat sebanyak 50 orang yang terdiri dari 18 orang pejabat struktural, 32 orang fungsional umum, 1 orang tenaga honor. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan diuraikan sebagai berikut :

a. Pejabat Struktural

Pejabat Struktural di Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu Eselon III terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, sedangkan Eselon IV terdiri dari 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di Dinas Komunikasi dan Informatika. Jumlah pejabat struktural di Dinas Komunikasi dan Informatika dijelaskan pada tabel berikut :

b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

Disamping pejabat struktural, berdasarkan analisis kebutuhan tentang jenis dan  kebutuhan  jabatan  fungsional  tertentu  Pemerintah  Kabupaten Bogor pada Dinas Komunikasi dan Informatika belum terdapat Pejabat Fungsional Tertentu hanya terdapat Fungsional Umum hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

2. Fasilitas pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Komunikasi dan Informatika 

A. Sarana e-Government

  1. Jaringan Intranet sebanyak 97 titik dengan metode Fiber Optic dan Tunneling, yang terdiri dari 32 titik pada Perangkat Daerah, 4 titik di RSUD, 40 titik di Kecamatan dan 2 titik di Pendopo Bupati. Serta sudah terbangunnya jaringan Wifi Gratis di 11 Titik
  2. Aplikasi-aplikasi :
    – Website & Streaming Radio Tegar Beriman (9.53 fm)
    – Video Conference
    – Mail Server
    – WHM Cpanel
    – Laras Online
    – Digital Signage Player (DSP)
    – Aplikasi Monitoring Jaringan
    – Aplikasi Monitoring Trafik Pemakaian Bandwidth Internet
    – Situs Web
    – Datawarwhouse
    – Eksekutif dashboard
    – Sistem Informasi Posyandu
    – Sistem Informasi Desa (SID)

B. Sarana Komunikasi dan Informasi

  1. Media Center
  2. Media Sosial (Instagram, Facebook, Twitter,Youtube)
  3. Majalah Inovasi
  4. Radio Tegar Beriman
  5. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
  6. Media Digital (DSP, Videotron)
  7. Media Tradisional
  8. Media Interpersonal
  9. Layanan Pengaduan Masyarakat
  10. Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
  11. Layanan 112

3. Tujuan dan sasaran beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tujuan : Tata Kelola Komunikasi dan Informatika yang efektif
Sasaran : Komunikasi dan Informatika yang cepat dan terpercaya

Indikator Kinerja Utama (IKU) :
1. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Diseminasi Informasi melalui media

 

%d blogger menyukai ini: