Cibinong – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Implementasi Economic Geotagging (ECOTAG) dan Pengumpulan Data Unsur Rupabumi di Ruang Rapat I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya mendukung implementasi program Economic Geotagging (ECOTAG) yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Selain itu, rapat juga difokuskan pada percepatan pendataan unsur rupabumi kantor pemerintahan melalui pemanfaatan aplikasi Sapa Warga.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor membuka kegiatan sekaligus menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dan pemerintah kecamatan dalam menghasilkan data spasial yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Rapat diikuti oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), para camat se-Kabupaten Bogor, serta perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan data dan informasi.

Pada kesempatan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor melalui Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Persandian dan Statistik hadir sebagai narasumber untuk memberikan pemaparan mengenai proses penginputan, pengelolaan, dan validasi data unsur rupabumi menggunakan aplikasi Sapa Warga. Materi tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melakukan pendataan secara lebih efektif dan terstandar.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor memaparkan implementasi Economic Geotagging (ECOTAG), yang berperan dalam pemetaan aktivitas ekonomi berbasis lokasi guna meningkatkan kualitas data statistik. Melalui sinergi antarinstansi, implementasi ECOTAG diharapkan mampu mendukung tersedianya data yang lebih akurat, terintegrasi, dan berkualitas sebagai bagian dari persiapan Sensus Ekonomi 2026 serta penguatan pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bogor.