MEGAMENDUNG – Atas arahan Bupati Bogor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor terus memperkuat tata kelola aplikasi dan website pemerintah sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi digital serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Upaya penguatan tata kelola dilakukan melalui forum kolaborasi pemerintah digital dengan fokus pembahasan mengenai aplikasi dan website di lingkup pemerintah Kabupaten Bogor, yang dilaksanakan di Megamendung, Kamis (8/10).
Forum tersebut memperkuat sinergi dan kolaborasi tata kelola pemerintahan digital (e-government) di tingkat daerah, khususnya dalam hal optimalisasi pemanfaatan aplikasi dan website resmi instansi. Dengan menghadirkan narasumber tenaga ahli madya statistisi dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat beserta tim.
Dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan publik, menyamakan persepsi, serta memperkuat kompetensi teknis para operator di lini kecamatan agar pengelolaan data, informasi, serta layanan digital dapat berjalan secara terpadu, transparan, dan akurat.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh unsur pengelola sistem informasi, aplikasi, dan website dari 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Sebagai ujung tombak dalam memastikan integrasi data dan diseminasi informasi pemerintah daerah dapat tersampaikan dengan baik hingga ke masyarakat.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, mengatakan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurutnya, transformasi digital bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat dan mudah diakses masyarakat.
“Dalam konteks tersebut, aplikasi dan website pemerintah memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana penyampaian informasi, komunikasi, pelayanan publik, serta sebagai bagian dari ekosistem pemerintah digital di Kabupaten Bogor,” ujar Bambang.
Bambang menjelaskan, berdasarkan evaluasi hingga September 2026, tercatat sebanyak 244 aplikasi di lingkungan Diskominfo Kabupaten Bogor. Dari jumlah tersebut, terdapat 44 aplikasi atau sekitar 18 persen yang tercatat tidak aktif atau tidak digunakan.
Selain itu, dari 40 website resmi kecamatan yang ada, masih ditemukan sejumlah website yang belum diperbarui secara berkala. Bahkan, terdapat delapan website kecamatan yang tercatat tidak mengalami pembaruan konten selama sekitar satu tahun, dengan pembaruan terakhir pada 2025.
“Keberadaan aplikasi dan website saja tidaklah cukup. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana aplikasi dan website tersebut dikelola secara profesional, berkelanjutan, aman, informatif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Untuk itu, Diskominfo Kabupaten Bogor terus mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi para pengelola aplikasi dan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Penguatan tersebut mencakup aspek teknis pengelolaan, penyediaan konten, pembaruan informasi, keamanan informasi, pengelolaan data, hingga pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan publik.
“Saya berharap melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya memahami aspek teknis pengelolaan website dan aplikasi, tetapi juga memahami pentingnya penyediaan konten yang berkualitas, pembaruan informasi secara berkala, keamanan informasi, pengelolaan data, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Ia menegaskan, pengelolaan aplikasi dan website pemerintah tidak boleh sekadar dilakukan untuk memenuhi kewajiban administratif. Setiap platform digital harus diarahkan untuk menghasilkan layanan yang mudah digunakan, terintegrasi, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pengelolaan aplikasi dan website hendaknya tidak dilakukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus diarahkan untuk menghasilkan layanan digital yang mudah digunakan, terintegrasi, responsif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Dengan penguatan tata kelola tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan mampu membangun ekosistem digital pemerintahan yang semakin efektif dan berkelanjutan, sekaligus menghadirkan layanan publik yang semakin mudah diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(TIM KOMUNIKASI PUBLIK / DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR)
