Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk mencapai Good Governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama yang terkandung dalam sasaran area perubahan reformasi birokrasi (Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Publik)
Dari 8 Area Perubahan tersebut dituangkan dalam Kertas Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Kertas Evaluasi Penilaian Mandiri inilah yang harus di isi oleh Perangkat Daerah, Kertas Kerja ini berupa Kuesioner yang akan menggambarkan bagaimana Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Tingkat Perangkat Daerah.
Pada kegiatan kali ini tidak hanya melakukan evaluasi terhadap Level Unit Kerja saja tetapi pada Level Kabupaten Bogor juga dievaluasi, untuk itu terhadap Dinas yang mempunyai tanggung jawab berdasarkan Urusan Pemerintahannya masing-masing agar segera mengisi Eviden yang dimaksud. Pada Level Kabupaten Bogor Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab kepada Eviden E-Government, Keterbukaan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat. Sedangkan untuk Level Unit Kerja semua Bidang di Diskominfo berkontribusi dalam Penilaian Mandiri RB ini karena pada dasarnya RB ini bertujuan agar terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyakarat dengan baik.
Untuk itu diharapkan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pengisian Level Unit Kerja atau Level Kabupaten Bogor segera mengisi Lembar Kertas Evaluasi PMPRB tersebut dengan disertai bukti-bukti atau eviden Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerahnya baik berupa Notulen Rapat, Undangan Sosialisasi, Bimtek, Briefing, dan juga hasil PMPRB ini disosialisasikan ke unit kerja sebagaimana pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.
