Wakil Bupati Bogor: Pemimpin Harus Punya Power, Follower dan Konsep

Wakil Bupati Bogor: Pemimpin Harus Punya Power, Follower dan Konsep

CIGOMBONG – Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimanifestasikan melalui sistem birokrasi yang profesional, hal itu dikatakan Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan saat memberikan arahan pada acara Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkup Pemerintah Kabupaten Bogor

Reformasi dan Birokrasi dengan Gercep

Reformasi dan Birokrasi dengan Gercep

“Gercep ini secara internalisasi sudah kami lakukan, sejak bulan Januari melalui surat edaran Bupati” Ujar Yous Sudrajat saat Kunjungan kerja anggota Sekjen DPD RI ke Kabupaten Bogor yang diterima oleh Asisten Administrasi Kabupaten Bogor Yous Sudrajat dan ditemani oleh Kabag

Diskominfo Kabupaten Bogor Jadi Lokus Survey Reformasi Birokrasi Berbasis Online

Diskominfo Kabupaten Bogor Jadi Lokus Survey Reformasi Birokrasi Berbasis Online

CIBINONG- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, mejadi satu dari 10 Perangkat Daerah (PD) sebagai lokasi khusus, dilakukannya survey organisasi dan jabatan secara online. Oleh, Bagian Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, di aula Diskominfo Kabupaten Bogor, Senin (21/10).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi telah Menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokasi Nomor 19 Tahun 2018

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi telah Menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokasi Nomor 19 Tahun 2018

Reformasi birokasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem dan nilai-nilai dalam pemrintah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokasi sangat berkaitan dengan proses bisnis yang di gunakan oleh birokasi dalam mengahsilkan output dan

Wabup Bogor Hadiri Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Wabup Bogor Hadiri Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Cibinong- Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Iwan Setiawan menghadiri evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bertempat di Ruang Serbaguna 1 Setda Kabupaten

Rapat Finalisasi Pengisian Kertas Kerja atau Lembar Kerja Evaluasi PMPRB

Rapat Finalisasi Pengisian Kertas Kerja atau Lembar Kerja Evaluasi PMPRB

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk mencapai Good Governance  dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama yang terkandung dalam sasaran area perubahan reformasi birokrasi (Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan  dan Pelayanan Publik)

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 99 tahun 2018

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 99 tahun 2018

Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran  merupakan paradigma baru untuk mengingatkan bahwa organisasi bersifat dinamis. Tidak sekadar membentuk struktur, tetapi harus pengelola proses dalam struktur tersebut, sehingga dapat diketahui berapa banyak struktur yang diperlukan. Dengan terbitnya Permen

Pemkab Bogor Berkomitmen Ciptakan Good Goverance Menuju The Future Goverance

Pemkab Bogor Berkomitmen Ciptakan Good Goverance Menuju The Future Goverance

Babakan Madang- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin membuka bimbingan teknis (Bimtek) tim asesor penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi untuk memberikan kontribusi secara nyata terhadap capaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan sejalan dengan pencapaian sukses program pancakarsa,bertempat

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tahun 2018 Kabupaten Bogor telah melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dari hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh indeks reformasi birokrasi 61.37 atau masuk kategori B, Nilai indeks reformasi birokrasi ini di atas rata rata