Babakan Madang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Tingkat Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Babakan Madang, Senin (2/3/2020). Rapat kerja ini diikuti oleh seluruh Kepala Desa se-Jawa Barat. Hadir pula Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Bupati Bogor Ade Yasin.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan dana desa yang merupakan program pemerintah yang tujuannya untuk pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan. “Bapak Presiden semenjak menjabat pada tahun 2014 ingin membangun Indonesia dari pinggiran dan pedesaan, tujuannya untuk pemerataan pembangunan,” kata Tito.
Ia pun menambahkan, terpusatnya pembangunan di perkotaan membuat pemerintah menaruh perhatian secara khusus pada pembangunan di pedesaan. Selain pemerataan pembangunan, dana desa juga ditujukan untuk menekan angka urbanisasi dan pengangguran di desa. “Salah satu konsep dari Bapak Presiden adalah membangun seluruh desa, dan jantung dari pembangunan itu adalah anggaran, sehingga Bapak Presiden sudah menggelontorkan anggaran sejak masa jabatan pertamanya hingga saat ini,” tambahnya.
Mendagri juga menjelaskan, perubahan mekanisme penyaluran dana desa semata-mata untuk memotong birokrasi. Ia juga meminta kepala desa tak salah dalam memaknai penyaluran dana desa yang kini ditranfer ke Rekening Kas Desa. “Skema baru transfer dari pusat ke desa tujuannya untuk memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengelola anggaran. Prinsip Bapak Presiden adalah memotong birokrasi supaya cepat, tidak perlu mampir ke instansi atasnya,” jelas Mendagri.
Ditempat yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kepada Kementerian Keuangan agar Provinsi Jawa Barat diberikan anggaran lebih untuk pembangunan desa. “Desa kita di Jawa Barat ini kan kecil tapi wilayahnya kan luas maka anggarannya tiap tahun itu habis untuk infrastruktur yang engga beres-beres, sedangkan di provinsi lain anggarannya sudah untuk pemberdayaan masyarakat, ekonomi, sosial. Syaa mohon ada pertimbangan dari Kementerian Keuangan agar factor kepadatan penduduk itu bisa dijadikan dasar untuk penambahan anggaran bagi Jawa Barat,” ungkap Ridwan Kamil. (Derima / Parman / Humas Diskominfo Kab. Bogor)
